Pada tanggal 14 Januari 2012, diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam UU ini terdapat perubahan mengenai kriteria kepentingan umum dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Mengenai pembebasan/pencabutan/pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum, pertama sekali diatur dalam produk hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 18 disebutkan mengenai pengertian kepentingan umum: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.” Kemudian dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya disebutkan beberapa contoh kepentingan umum yaitu pembuatan:

  1. jalan raya,
  2. pelabuhan,
  3. bangunan untuk industri dan pertambangan,
  4. perumahan dan kesehatan rakyat serta,
  5. lain-lain usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur kembali definisi kepentingan umum. Menurut Pasal 1 angka 5: “Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.” Kemudian dalam Pasal 5 ditegaskan Pasal 5 mengenai pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:

  1. jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
  2. waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
  3. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
  4. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
  5. peribadatan;
  6. pendidikan atau sekolah;
  7. pasar umum;
  8. fasilitas pemakaman umum;
  9. fasilitas keselamatan umum;
  10. pos dan telekomunikasi;
  11. sarana olah raga;
  12. stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;
  13. kantor Pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  14. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  15. lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan;
  16. rumah susun sederhana;
  17. tempat pembuangan sampah;
  18. cagar alam dan cagar budaya;
  19. pertamanan;
  20. panti sosial;
  21. pembangkit,transmisi,distribusi tenaga listrik;

Kemudian Perpres No. 36 Tahun 2005 direvisi dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005 dimana salah satu pasal yang direvisi adalah Pasal 5 yang terkait dengan kategori pembangunan yang termasuk kepentingan umum, yaitu:

  1. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
  2. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
  3. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
  4. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
  5. tempat pembuangan sampah;
  6. cagar alam dan cagar budaya;
  7. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.”

Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dlam UU ini diatur bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, dalam Pasal 10 diatur mengenai jenis pembangunan yang dapat dikategorikan sebagai Kepentingan Umum, yaitu:

  1. pertahanan dan keamanan nasional;
  2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
  3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
  4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
  7. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
  8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  10. fasilitas keselamatan umum;
  11. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  13. cagar alam dan cagar budaya;
  14.  Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
  15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
  16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  17. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
  18. pasar umum dan lapangan parkir umum.