Pada tanggal 14 Januari 2012, diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum wajib dilakukan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya menjadi milik Pemerintah/Pemerintah Daerah. Dalam hal instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum adalah BUMN, tanahnya menjadi milik BUMN. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, dalam Pasal 10 diatur mengenai jenis pembangunan yang dapat dikategorikan sebagai Kepentingan Umum, yaitu:

  1. pertahanan dan keamanan nasional;
  2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
  3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
  4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
  7. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
  8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  10. fasilitas keselamatan umum;
  11. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  13. cagar alam dan cagar budaya;
  14.  Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
  15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
  16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  17. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
  18. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi termasuk sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan “infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi” adalah infrastruktur yang terkait dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang mencakup kegiatan eksplorasi, eksploitasi, transmisi, dan/atau distribusi. Sehingga kegiatan hilir yang mencakup pengolahan (pendirian kilang baru), pengangkutan (termasuk melalui pipa), penyimpanan (depot dan terminal) dan niaga, apabila hendak melakukan pengadaan tanah maka tidak dapat dikategorikan sebagai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.