Hingga tulisan ini dibuat (08/02/09), polisi telah memeriksa sebanyak 55 orang yang terkait dengan demo anarkis di Kantor DPRD Sumatera Utara yang menewaskan Ketua DPRD Sumut, H. Abdul Aziz Angkat pada Selasa, 03/02/09. Dari 55 orang tersebut, 24 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dan sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan di tahanan Mapoltabes Medan. Dari beberapa nama tersangka yang dibeberkan Polda Sumatera Utara, terdapat G.M. Chandra Panggabean, yaitu pemrakarsa pembentukan Propinsi Tapanuli, dan nama lainnya yaitu pengarah aksi Datumira Simanjuntak dan Burhanuddin Rajaguguk, Victor Siahaan (pengerah massa), Parlis Sianturi (pendukung aksi), Gelmok Samosir (koordinator lapangan mahasiswa), dan Jhon H. Samosir (koordinator aksi), Ketua dan Sekretaris BEM Universitas Sisingamangaraja XII, dan Pembantu Rektor III Universitas Sisingamangaraja XII, Rudolf Marpaung. Aksi yang semula damai yang mendukung pemekaran beberapa kota dan kabupaten untuk membentuk Propinsi Tapanuli kemudian menjadi demo anarkis yang berujung pada kematian Abdul Aziz Angkat. Meskipun penyebab kematian Abdul Aziz Angkat masih tanda tanya, apakah karena dipukuli oleh demonstran atau karena gagal jantung.

Berikut adalah kronologis peristiwa menurut Mabes Polri dalam jumpa persnya Selasa, 03/02/09 melalui Kadiv Humas Mabes Polri Abu Bakar Nataprawira, yaitu:

Pukul 09.00 WIB                : Massa yang pertama berjumlah 750 orang berdemo di depan Gedung DPRD Sumut. Tujuaannya agar DPRD membuat surat rekomendasi kepada DPR tentang pemekaran wilayah Tapanuli

Pukul 10.30 WIB                : Aksi yang dipimpin Chandra Panggabean, anggota DPRD Sumut dan orator Germok Samosir ingin bertemu dengan Ketua DPRD Abdul Aziz Angkat. Namun almarhum tidak bias bertemu karena sedang memimpin rakyat dengan Sekda Sumut.

Pukul 11.00 WIB                : Mereka memaksa masuk ke ruang sidang. Diperkirakan massa berjumlah 2.000 orang. Dengan bertambahnya massa, pihak Polda Sumut dan Poltabes Medan tidak mampu mengamankan ruang sidang dan massa menerobos masuk ke dalam. Setelah masuk, almarhum dievakuasi ke salah satu ruangan swit house dan rencananya akan dipindah ke Bank Mandiri, namun ditegur oleh massa dan dibawa kembali ke ruang sidang.

Pukul 12.30 WIB                : Setelah kelelahan, almarhum pingsan dan dibawa ke RS Gleni.

Pukul 13.00 WIB                : Ketua DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit Gleni.

Berkaca dari peristiwa demo anarkis di Medan, menurut Penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1.       Demokrasi disalahartikan dengan kebebasan bertindak

Plato mengklasifikasikan bentuk pemerintahan sebagai berikut: bentuk pemerintah yang terbaik kerajaan dan bentuk merosot dari kerajaan ialah tirani. Diantara kerajaan sebagai bentuk terbaik dan tirani sebagai bentuk merosot terdapat aristrokasi dengan bentuk merosotnya oligarki, kemudian demokrasi dengan bentuk merosotnya mobokrasi[i]. Agak sedikit berbeda pandangan dengan muridnya, yaitu Aristoteles. Aristoteles mengklasifikasikan bentuk pemerintahan dalam tiga bentuk pemerintah yang baik dan tiga bentuk pemerintah yang buruk. Tiga bentuk pemerintah yang baik itu adalah monarki, aristokrasi, dan polity. Disamping itu ada pula bentuk pemerintah yang buruk yang merupakan kemerosotan dari bentuk pemerintah yang baik, yaitu tirani sebagai bentuk merosot dari monarki; oligarki sebagai bentuk merosot dari aristrokrasi dan demokrasi sebagai bentuk merosot dari polity.[ii] Apakah demokrasi itu buruk diterapkan dalam suatu negara atau tidak? Kita dapat melihat sejumlah besar negara di dunia mempraktikkan demokrasi dan menganggap demokrasi sebagai bentuk pemerintah yang paling ideal.[iii]

Hal ini pula yang mendorong para founding father negeri ini menganggap demokrasi sebagai bentuk pemerintah yang cocok bagi bangsa Indonesai. Demokrasi ini menginginkan adanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat melalui pemerintah yang dipilih ataupun lembaga perwakilan yang dipilih rakyat. Demokrasi menghendaki adanya perlindungan HAM termasuk di dalamnya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Di Indonesia sendiri hak ini sudah diakomodir dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Akan tetapi pelaksanaan demokrasi di Indonesia cenderung menuju ke arah penyimpangan, misalnya Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), Demokrasi pada Orde Baru yang sarat dengan pelanggaran hak-hak warga negara, Demokrasi pada Era Reformasi yang sering diplesetkan dengan reformasi kebablasan. Demikianlah ternyata wajah demokrasi di Indonesia mulai sejak negara ini berdiri sampai reformasi yang sudah berumur lebih dari 10 tahun. Melihat pada kasus-kasus unjuk rasa atau demonstrasi di tingkat nasional atau daerah, maka kecenderungan untuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum disalahgunakan atau disalahartikan. Sehingga terjadilah seperti kasus yang telah diceritakan diatas.

Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.[iv] Akan tetapi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau mengeluarkan pikiran ini sebenarnya ada aturan main. Dalam Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998 disebutkan bahwa:

1)      Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

2)      Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.

3)      Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

4)      Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Namun pada kenyataannya, para demonstran sering sekali mengabaikan aturan ini ketika hendak menyampaikan pendapat atau pemikirannya. Dan lebih menyedihkan lagi, kebanyakan demonstran tidak atau kurang mengetahui tentang hal-hal yang sedang di demo, sekedar ikut-ikutan atau tergiur dengan sejumlah pemberian. Sehingga pikiran yang hendk disampaikan bukanlah pikirannya lagi tetapi karena pengaruh atau provokasi atau tergiur dengan imbalan yang tidak seberapa. Kabarnya, dalam kasus demo anarkis di Gedung DPRD Sumut juga demikian. Ada oknum yang membagikan uang Rp 25.000,- kepada setiap demonstran dan diberi makan 2x untuk melakukan aksi demo tersebut.

Kemudian menjadi pertanyaan, apakah bangsa kita tidak siap dengan demokrasi? Mengutip pendapat Jansen Sinamo dalam wawancara dengan Metro TV, bahwa sebenarnya bangsa Indonesia bukan belum siap dengan demokrasi, tetapi butuh belajar dan belajar lebih lagi. Memang harga untuk sebuah demokrasi kadang harus dibayar mahal, lihat saja di negara-negara dengan junta militer misalnya Myanmar dan Thailand dan peristiwa People Power di Philipina. Kemudian apakah demokrasi tidak tepat diterapkan di Indonesia atau pilihan para founding father untuk negara demokrasi adalah salah? Tentu saja tidak salah. Setiap sistem yang dipilih selalu ada baiknya dan buruknya. Demikian juga dengan demokrasi, yang sering disalahartikan dengan kebebasan bertindak.

2.       Arah pergerakan mahasiswa sudah dapat dipolitisir

Mahasiswa dan pemuda sebagai agent of social change dalam suatu masyarakat berperan besar dalam perubahan dan perkembangan masyarakat. Tentu kita tidak lupa dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang mencatat perjuangan mahasiswa dan pemuda dan telah menorehkan tinta emas dalam sejarah bangsa. Tahun 1908 adalah kebangkitan nasional pertama yang dipelopori oleh mahasiswa dan pemuda, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Tahun 1928 adalah kebangkitan nasional kedua, juga dipelopori oleh mahasiswa dan pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tahun 1965, dimana disana keberadaan mahasiswa dan pemuda juga besar untuk mengembalikan ideologi RI ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Demikian juga pada tahun 1998, dimana reformasi digulirkan oleh mahasiswa dan pemuda untuk menumbangkan pemerintah Orde Baru yang korup.

Melihat betapa besarnya peranan mahasiswa dalam mengubah sejarah suatu bangsa, maka tidak diragukan lagi bahwa mahasiswa telah dapat berfungsi sebagai supervisor (pengawas) kebijakan pemerintah sekaligus executor apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan hak-hak warga negara. Akan tetapi, seperti kita ketahui belakangan ini, arah pergerakan mahasiswa dan pemuda sudah tidak murni lagi. Mahasiswa yang seharusnya sebagai kaum intelektual yang kritis tetapi jujur kita sudah tidak berperilaku seperti yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa. Pergerakan mahasiswa sudah dapat dipolitisi oleh kepentingan-kepentingan sekelompok orang/ golongan tertentu. Bahkan kadang-kadang mahasiswa ikut berdemonstrasi tanpa tahu secara pasti apa yang menjadi pokok permasalahan. Dalam pergerakan mahasiswa sekarang ini sepertinya ada yang hilang. Penulis sendiri tidak tahu, apakah metode pendidikan di perguruan tinggi yang membentuknya demikian atau keadaan-keadaan di luar kampus atau bahkan keadaan dari dalam mahasiswa itu sendiri.

Satu hal penting lainnya adalah metode penyampaian pendapat atau pikiran mahasiswa yang sering dibarengi dengan anarkisme. Perilaku anarkisme dalam hal ini menurut Penulis mencerminkan bahwa mahasiswa tersebut bukan kaum intelektual yang mengerti tentang tata cara penyampaian pendapat. Demonstrasi adalah hak setiap orang guna menyalurkan keinginan akan tetapi ada batasan atas hak itu sendiri. Demonstrasi yang anarkis lebih banyak membawa kerugian dibandingkan keuntungan apabila dilihat dari aspek ekonomisnya. Mungkin hal-hal tersebut diatas ini bisa menjadi bahan pemikiran kita bersama, terutama para dosen di kampus, orang tua di rumah dan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Sehingga pergerakan mahasiswa benar-benar memang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ditindas oleh penguasa, bukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

3.       Profesionalisme aparat penegak hukum masih perlu dipertanyakan

Dalam kasus demo anarkis di Kantor DPRD Sumut beberapa hari yang lalu mengundang satu pertanyaan penting juga, yaitu apakah aparat keamanan kita sudah profesional dalam menjalankan tugasnya? Seperti yang kita ketahui, aparat keamanan dalam kasus tersebut sudah gagal dalam menjalankan fungsinya karena tidak dapat bertindak apa-apa saat demonstrasi tersebut terjadi. Penulis tidak tahu, apakah ada standar pengamanan apabila sebuah sidang paripurna sedang berlangsung terutama untuk membahas hal-hal yang kontroversial? Apakah aparat kita lalai menjalankan tugasnya? Apakah dengan pencopotan Kapolda Sumatera Utara dan Kapoltabes Medan dapat menjamin dikemudian hari tidak akan ada lagi kelalaian aparat?

Mari kita lihat di sekitar kita. Benarkah polisi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai mottonya “pengayom masyarakat”? Lihatlah beberapa kasus belakangan ini, misalnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ryan di Jombang, beberapa orang telah divonis dan mendekam dalam penjara pedahal sekarang diketahui bahwa Ryan adalah pelakunya. Metode-metode penyiksaan dalam pemeriksaan adalah contoh lainnya betapa tidak profesionalnya aparat penegak hukum di negeri ini. Contoh kecilnya, di kota Bandung, di daerah Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, selalu ada balapan liar yang meresahkan masyarakat. Apakah polisi kita peduli terhadap keresahan masyarakat tersebut? Sepertinya menceritakan keburukan aparat kita tidak akan ada habisnya. Akan tetapi, apakah kita salah menuntut mereka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat? Tentu tidak!

Demikianlah beberapa pemikiran Penulis menanggapi demo anarkis di Kantor DPRD Sumut yng berujung pada kematian Abdul Aziz Angkat. Penulis sebagai masyarakat Pakpak merasakan kehilangan yang mendalam atas meninggalnya salah satu putra terbaik Pakpak. Penulis berharap aparat penegak hukum mulai saat ini tidak perlu lagi dipertanyakan profesionalisme mereka terutama untuk mengusut tuntas demo anarkis dalam Sidang Paripurna DPRD Sumut membahas pembentukan Propinsi Tapanuli demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.


[i] Dikutip dari F. Isjwara, S.H., L.LM., Pengantar Ilmu Politik, Bandung, Putra Abardin, hlm.185

[ii] Ibid, hlm.187

[iii] Lihat negara-negara yang mempraktikkan demokrasi, misalnya Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, Perancis dan lain-lain.

[iv] Pasal 1 angka 3 UU No. 9 Tahun 1998