By: Kardoman Tumangger

h_11

Kepekaan anggota dewan terhadap kesulitan yang dialami rakyat sepertinya memang tidak pernah ada. Setelah proyek pengadaan laptop senilai Rp12 miliar gagal, kini para wakil rakyat kembali membuat kontroversi dengan menyepakati proyek renovasi total Gedung DPR dengan biaya Rp40 miliar. Bahkan, dana proyek yang akan diambil dari APBN 2008 ini bisa membengkak. “Anggaran Rp40 miliar itu baru tahap awal dan pada tahap selanjutnya akan memakan dana tambahan. Bisa-bisa dana yang dikeluarkan akan mencapai ratusan miliar,” papar sumber resmi di Gedung MPR/DPR, Selasa (4/9).

Bahkan, menurut sumber yang juga anggota anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR itu, grand design proyek itu sudah disepakati di BURT. Dalam rapat BURT Minggu (2/9) lalu di Wisma DPR Kopo, Bogor, Jawa Barat, semua fraksi di BURT sepakat dengan grand design itu dan tinggal menunggu kesepakatan dari pimpinan DPR. Rencana renovasi ini sudah dibicarakan dengan para konsultan bangunan. Bahkan, sudah pula disiapkan desain tata letak dan tata ruang gedung DPR.

“Sudah ada rencana pembongkaran ruang paripurna, ruang pimpinan DPR, pembongkaran 550 ruang kerja anggota DPR yang akan dilengkapi kamar mandi sendiri, ruang kerja para staf ahli, perpustakaan, serta tempat penampungan aspirasi masyarakat,” kata sumber itu.


Anggota BURT DPR dari F-PKS Abdul Hakim saat konfermasi membenarkan rencana tersebut. “Ya rencana grand design itu sudah dibahas di tingkat BURT. Tampaknya semua fraksi sudah sepakat dengan rencana itu,” katanya.

Namun demikian, politisi PKS itu menyatakan fraksinya dan PAN belum menyetujui soal rincian anggaran yang akan dikeluarkan dalam proyek itu. “Kita dan PAN belum setuju soal rincian anggarannya. Makanya kita akan minta kepada Sekjen DPR untuk menyertakan rinciannya secara lengkap,” ujarnya. Menurut dia, renovasi ini bertujuan meningkatkan kinerja anggota dewan, mengantisipasi pertambahan anggota DPR, pertambahan jumlah staf ahli, dan lainnya. Selain itu, untuk memperbaiki kondisi gedung dewan. Misalnya, Gedung Nusantara I.

“Ya, ini baru tahap awal saja. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti,” paparnya.

Ditanya apakah pimpinan DPR sudah menyetujui rencana itu, Abdul Hakim menyatakan pimpinan BURT sudah mengkonsultasikannya dengan pimpinan dewan dan pimpinan dewan menyetujuinya.

Demikianlah berita yang ditulis oleh Media Indonesia dalam http://www.media-indonesia.com tanggal 05 September 2007. Rencana DPR setahun yang lalu itu kini sudah menjadi kenyataan. Renovasi yang menghabiskan dana sebanyak Rp 33, 4 miliar dengan perincian biaya renovasi sebesar Rp 26,5 miliar dan biaya untuk furniture sebesar Rp 6,9 miliar, dan itu hanya untuk furniture belum termasuk AC-nya, demikian diungkapkan oleh Sekjen DPR Nining Indra Saleh dalam konperensi pers di Gedung DPR Jakarta, Kamis (13/11).

Ironis memang apabila kita mendengar anggota Dewan yang terhormat selalu menginginkan segala sesuatu yang lebih dengan dalih untuk peningkatan kinerja. Tujuan yang hendak dicapai sangat bertolak belakang dengan ulah para anggota Dewan yang terlibat skandal seks dan korupsi. Lihat saja di seluruh media cetak maupun elektronik yang memberitakan perbuatan mereka tersebut. Benar-benar sangat memalukan dan melukai hati rakyat. Selain ditunjang penghasilan yang besar, fasilitas yang bermacam-macam, dan berbagai tunjangan, sehingga akhirnya beban keuangan negara ini tidak fokus pada tujuan untuk mensejahterakan rakyat apalagi memajukan bangsa hingga dapat sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Anggota dewan, sudah sepantasnya keluar dari Gedung DPR dan melihat apa fakta yang sesungguhnya terjadi di masyarakat Indonesia saat ini. Lihatlah apakah Anda semua memang berguna atau tidak bagi rakyat. Apakah Anda lupa akan janji-janji pada saat Pemilu, atau apakah Anda sama sekali tidak punya hati nurani lagi atau rasa kemanusiaan Anda telah hilang oleh uang dan kekuasaan?

Penulis merasa sangat kecewa dengan kinerja anggota DPR saat ini. Selain ulah yang membuat malu diri mereka sendiri, produk hukum yang mereka ciptakan juga sangat jauh dari harapan. Lihat saja UU Pornografi, apakah UU tersebut telah memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis? Apakah UU Pornografi dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan (tool of social engineering) bagi masyarakat? Apakah UU Pornografi memiliki manfaat yang sebesar-besarnya bagi kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang (the greatest happines for the greatest people)? Apakah UU tersebut dapat berlaku efektif? Tentu saja jawaban atas sekian banyak pertanyaan tersebut adalah “TIDAK”. Lihatlah betapa besar reaksi rakyat terhadap UU tersebut. Lihat di daerah-daerah di seluruh Indonesia, misalnya di Sulawesi Utara, Maluku, Bali, Papua dan sejumlah daerah lainnya. Dapat ditarik kesimpulan UU tersebut hanya mengakomodir kepentingan sejumlah anggota atau golongan masyarakat tertentu dan menyampingkan masyarakat lainnya.

Demikianlah gambaran DPR kita saat ini. Ada banyak hal yang kurang bermanfaat dilakukan sedangkan hal-hal yang justru sangat bermanfaat tidak dilakukan. Lihat saja RUU KUHP yang telah dirintis sejak tahun 1964, Konsep RUU KUHP Buku I tahun 1968, Konsep RUU KUHP Buku II tahun 1983, sampai Draft Final RUU KUHP tahun 2004, hingga sekarang entah apa kabarnya. Seperti kita ketahui, pembaharuan dan kodifikasi KUHP mutlak diperlukan. Tetapi seperti yang Penulis sebutkan, hal-hal kurang bermanfaat dilakukan.

Demikian juga, kita tidak dapat menutup mata terhadap angka kemiskinan yang mengagumkan, angka pengangguran yang tinggi, bencana alam, kelaparan, kelangkaan dan mahalnya BBM, demikian juga akses pendidikan yang sulit, akses kesehatan yang sulit, bahkan pelanggaran HAM yang tidak mendapat tempat. Seharusnya hal-hal tersebut yang mendapat perhatian untuk direnovasi, bukan Gedung DPR yang sudah mewah. Demikianlah keprihatinan Penulis sebagai mahasiswa terhadap renovasi gedung DPR yang menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, dan lebih baik dialokasikan untuk membantu bencana alam (terutama kebanjiran), pendidikan, kesehatan atau hal lain yang sangat dibutuhkan sehingga tidak seperti terasa menghambur-hamburkan uang.