By: Kardoman Tumangger

1052384226486a0ce842f11

Kejaksaan Agung menetapkan pakar hukum Romli Atmasasmita sebagai tersangka dalam kasus sistem administrasi badan hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Dia sudah kami cekal,” kata ketua tim penyidik, Faried Harianto, di kantornya, Kamis (6/11).

Kejaksaan menganggap bekas Direktur Jenderal Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum itu bertanggung jawab dalam kasus yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 400 miliar itu.

Menurut Faried, Romli dijadwalkan diperiksa hari ini. Namun penasehat hukum Romli, Juniver Girsang dan Denny Kailimang, meminta penundaan waktu pameriksaan. Alasannya, Romli baru pulang dari Athena, Yunani, setelah mengikuti seminar antikorupsi. Pemeriksaan Romli, kata Faried, akan dilakukan pada Senin pekan depan.

Kejaksaan telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Selain Romli, mereka adalah bekas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Zulkarnain Yunus dan Direktur Jenderal saat ini, Syamsuddin Sinaga.

Demikianlah suatu berita yang sangat mengejutkan Penulis yang ditulis oleh Tempo dalam http://www.tempointeraktif.com pada 06 Nopember 2008. Romli Atmasasmita, yang Penulis kenal sebagai sosok anti korupsi di Indonesia, seorang guru besar dan pakar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, kini telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus korupsi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHUN) di Departemen Hukum dan HAM dan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Kasus itu bermula sejak tahun 2001 sampai sekarang, Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Ditjen AHU, telah diberlakukan dan dapat diakses melalui website www.sisminbakum.com. Dalam website itu telah ditetapkan biaya akses fee dan biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya akses fee itu dikenakan untuk pelayanan jasa pemerintah berupa pemesanan nama perusahaan, pendirian dan perubahan badan hukum dan sebagainya.
Biaya akses fee itu tidak masuk ke rekening kas negara melainkan masuk ke rekening PT SRD dan dana tersebut dimanfaatkan oleh oknum pejabat Depkumham. Permohonan per hari melalui sisminbakum yang dilakukan notaris seluruh Indonesia, adalah, kurang lebih 200 permohonan dengan biaya minimal Rp1.350.000 dengan pemasukkan per bulan sebelum 2007 di bawah sekitar Rp5 miliar dan setelah 2007 sekitar Rp9 miliar.

Ternyata Romli Atmasasmita tidak tinggal diam dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Romli Atmasasmita menyatakan, tuduhan korupsi kepada dirinya dalam proyek pengadaan pengadaan alat pemindai sidik jari otomatis (automatic fingerprints identification system/AFIS) terkait Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbinkum) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dinilai diskriminatif dan mendegradasikan kedudukannya sebagai warganegara yang dilindungi hukum dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun ia sama sekali belum diperiksa sebagai saksi, ia sudah dinyatakan sebagai tersangka atas tuduhan menerima sejumlah dana yang ditransfer dari Bank Paribas ke rekeningnya. Kejaksaan Agung juga telah menuduhnya tidak menyetorkan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP), padahal ia sama sekali belum dilakukan pemeriksaan. Ia mempersilakan Kejagung memeriksa rekeningnya.

Menurut Romli, Kejagung sejak awal dengan sengaja telah merencanakan merancang opini publik dengan cara membunuh karakter dirinya melalui pemberitaan pers di mana dirinya belum diberi kesempatan untuk diminta keterangannya terlebih dulu, namun sudah dinyatakan sebagai tersangka korupsi.

“Skenario pembentukan opini dan pembunuhan karakter telah dilancarkan sejak tiga bulan yang lalu sebelum saya ditetapkan sebagai tersangka melalui surat panggilan tertanggal 6 November lalu. Saat itu, saya tengah mewakili pemerintah Indonesia dalam konferensi antikorupsi di Korsel. Informasi mengenai status saya sudah disampaikan Wakil Jaksa Agung Mochtar Arifin kepada Gubernur Lemhannas Muladi. Selanjutnya, informasi itu disampaikan lagi kepada Todung Mulya Lubis,” tambah Romli.

Romli juga mengungkapkan adanya fitnah dari seorang jaksa senior terhadap diri dan keluarganya atas kepemilikan sebuah rekening senilai Rp 80 miliar. “Kejagung tidak mempunyai bukti atas tuduhan itu, mengingat saya sudah melaporkan sejak tahun 2002 hingga 2004 harta kekayaan saya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPKN). Laporan harta kekayaan saya sudah dituangkan dalam Lembaran Negara 10 Januari 2002,” jelas Romli. Bahkan, nilai Romli, tindakan Kejagung merupakan tindakan balas dendam kepadanya karena sering mempersoalkan gelar doktor seorang pejabat di lingkungan Kejagung.

Pendapat Romli Atmasasmita ini juga dikuatkan oleh simpatisan Romli. Romli hanya menjalankan perintah dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang berkuasa pada saat itu. Hal ini terungkap dari kumpulan dokumen yang dibagikan oleh simpatisan Romli pada konferensi pers di Grand Mahakam, Senin (10/11) sore. Simpatisan Romli ini mendeklarasikan diri sebagai penggiat antikorupsi, yang terdiri dari Bambang Widjojanto, Frans Hendra Winarta, dan Marwan Batubara. “Prof Romli hanya melaksanakan tugas dari atasannya, yaitu Menteri Kehakiman dan HAM yang masih dijabat oleh Yusril Izha Mahendra,” ungkap Bambang.

Menurut Bambang, sistem administrasi badan hukum ini berdasar atas surat keputusan Menkumham dengan tanggal 4 Oktober 2000. Pada SK itu, Menkumham hanya menyuratkan tentang tata cara pendaftaran permohonan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur AHU, yang saat itu masih dijabat oleh Romli. Lalu, SK ini ditindaklanjuti Menkumham dengan SK tertanggal 10 Oktober 2000 tentang Penunjukan Pengelola dan Pelaksana Sistem Administrasi Badan Hukum. Pada surat tersebut Menkumham mengatur tentang menunjuk langsung PT Sarana Rekatama Dinamika dan Koperasi Pengayoman Pegawai Pegawai Depkumham. “Jadi Prof. Romli hanya menjalankan tugas atasannya,” tandas Bambang.

Penasihat Hukum, Fadjar Marpaung, menambahkan tentang akses fee juga telah diatur dalam surat perjanjian antara koperasi dan PT Sarana Rekatama Dinamika yang turut ditandatangani oleh Yusril. “Di perjanjian itu Prof. Romli tidak ikut menandatangani,” kata Fadjar.

Tetapi Kejagung berpendapat lain. Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan penahanan mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkumham, Romli Atmasasmita dilakukan karena alat bukti mencukupi. “Penahanan ini dari hasil pemeriksaan, diketahui cukup bukti adanya tindak pidana sebagaimana yang disangkakan,” kata Ketua Tim Penyidik Kasus Korupsi Sisminbakum, M Faried Haryanto, di Jakarta, Senin (10/11). Untuk penahanan sendiri, kata dia, pertimbangannya adalah agar selama penyidikan proses pemeriksaannya berjalan lancar. “Penahanan ini, tidak ada skenario. Ini murni penegakan hukum,” katanya.

Demikianlah cerita panjang dari pakar pidana dan seorang penggiat anti korupsi, Romli Atmasasmita. Sepak terjang dan kontribusi dari Romli Atmasasmita, seorang lulusan SH (UNPAD), L.LM. (University of California, Berkeley), Doktor (UGM), dan Professor di Universitas Padjadjaran, memang sudah tidak diragukan lagi. Riwayat pekerjaan sebagai Ketua Tim Penyusun UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Anggota Tim Penyusun UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Ketua Tim Penyusun UU Money Laundering dan aktif sebagai delegasi mewakili Indonesia di berbagai Konferensi Internasional Pemberantasan Korupsi, Money Laundering, dan Transnational Crime membuat Penulis tidak habis pikir mengapa beliau sampai terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Tapi bagaimanapun, seperti yang kita kenal dalam ilmu hukum, asas presumption of innocence (praduga tidak bersalah) harus diberikan kepada Romli Atmasasmita. Sebab apapun katanya sebelum diputus bersalah oleh Hakim dan sebelum putusan itu inkrecht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap), maka beliau harus dipandang tidak bersalah. Penulis sendiri sebagai mahasiswa beliau di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran berharap agar kasus ini selesai dengan baik, dimana penyelesaiannya harus mencerminkan penegakan hukum dan keadilan.